Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pembuatan Administrasi Kependudukan (Studi Pada Disdukcapil Kabupaten Tulang Bawang Barat)

Abstract

Terobosan yang dapat dilakukan instansi pemerintah sebagai upaya peningkatan pelayanan publik adalah adalah dengan menerapkan reformasi birokrasi. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan reformasi birokrasi pada pembuatan Administrasi Kependudukan di Disdukcapil Kabupaten Tulang Bawang Barat. Untuk diketahui bahwasannya sumber informasi dalam penelitian berjumlah 8 (delapan) orang informan, sedangkan pengumpulan data adalah dengan menggunakan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi serta analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Kesimpulan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 1) Dinas telah melakukan penataan kelembagaan, telah memangkas birokrasi pelayanan lebih lanjut  loket pelayanan hanya ada 2 (dua) loket saja, serta penyederhanaan prosedur penerbitan administrasi kependudukan 2) Dinas telah melaksanakan peningkatan SDM aparatur, yaitu menempatkan dan mendelegasikan kepada petugas yang memiliki pengetahuan, memiliki kecakapan, serta Dinas telah melakukan pengembangan SDM (bimtek, diklat, seminar) kepada pegawai, masa kerja pegawai > 5 (lima) tahun, 3) Dinas telah melaksanakan penguatan pengawasan, yaitu Dinas telah membentuk Tim Sapu Bersih Pungutan Liar, selain itu Dinas telah aktif berkoordinasi dengan pengawas internal Inspektorat, DPRD, wujud lain adalah dengan membuat pusat pengaduan layanan berupa call center dan SMS, 4) Dinas telah melaksanakan pemantapan akuntabilitas, yaitu Dinas melakukan penilaian kinerja pegawai melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), selain itu Dinas juga rutin melakukan evaluasi staf  serta menerapkan sistem reward and funishmen terhadap pegawai, serta telah membuat penilaian instansi LAKIP 5) Dinas kurang efektif melakukan penataan tatalaksana, pembagian tugas yang kurang merata, bahkan ada pegawai yang bekerja doubel job, yang dibuktikan dengan tumpang tindihnya tupoksi 3 (tiga) orang pegawai 6) Peningkatan pelayanan publik pada Dinas kurang berjalan maksimal, hal tersebut terlihat, Dinas dinilai lamban, selanjutnya dilihat dari aspek sarana fasilitas kerja dan fasilitas pelayanan kurang memadai, 7) Aspek peraturan Perundang-Undangan kurang efektif dilaksanakan oleh Dinas hal tersebut terlihat pelaksanaan pelayanan belum sepenuhnya mengacu kepada SOP tersebut.